Feeds:
Posts
Comments

Pertumbuhan penduduk, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang rendah, dan sempitnya kesempatan kerja  merupakan akar permasalahan kemiskinan.Jumlah penduduk yang besar berdampak langsung terhadap pembangunan berupa tersedianya tenaga kerja yang sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan. Akan tetapi kuantitas penduduk tersebut juga memicu munculnya permasalahan yang berdampak terhadap pembangunan. Pesatnya pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan kemampuan produksi menyebabkan tingginya beban pembangunan berkaitan dengan penyediaan pangan, sandang, dan papan. Sektor kehutanan merupakan salah satu bidang yang melaksanaan pembangunan yang berkaitan dengan penyediaan pangan dan papan. Di dalam kebijakan kehutanan Indonesia yaitu berupaya meningkatkan pengelolaan hutan terpadu antara pelestarian hutan dan pembangunan hutan tanaman penghasil kayu serta pangan dengan sistem agroforestri.

Agroforestri merupakan suatu sistem pengelolaan hutan yang dapat mendukung pertumbuhan pohon dan kebutuhan petani setempat. Oleh karena itu, pengembangan agroforestri ini diharapkan akan membantu pelaksanaan pembangunan yang berkaitan langsung terutama pada penyediaan pangan dan papan. Di dalam sistem agroforestri mempertimbangkan nilai ekologi dan ekonomi dalam interaksi antar pohon dan komponen lainnya. Hodges (2000) dan Koopelman et al., (1996) mendefinisikan agroforestri sebagai bentuk menumbuhkan dengan sengaja dan mengelola pohon secara bersama-sama dengan tanaman pertanian dan atau pakan ternak dalam sistem yang bertujuan menjadi berkelanjutan secara ekologi, sosial dan ekonomi.

Pada dasarnya, agroforestri mempunyai dua komponen penyusun utama, yaitu tanaman kehutanan dan tanaman pertanian yang saling berkompetisi untuk mendapatkan cahaya dan unsur hara. Jarak tanam yang terlalu dekat akan mengakibatkan kompetisi akan air dan hara. Apabila jarak tanamnya diperlebar maka besarnya tingkat kompetisi tersebut semakin berkurang. Pada sistem campuran dari berbagai jenis tanaman atau mixed cropping (pohon dengan tanaman semusim, atau hanya pepohonan saja), maka setiap jenis tanaman dapat mengubah lingkungannya dengan caranya sendiri. Sebagai contoh, jenis tanaman yang bercabang banyak akan menaungi tanaman yang lain. Beberapa tanaman yang jaraknya tidak terlalu dekat akan memperoleh keuntungan, prosesnya sering disebut dengan facilitation (saling memfasilitasi). Contohnya, pohon dadap yang tinggi dan lebar sebaran kanopinya memberikan naungan yang menguntungkan bagi tanaman kopi. Contoh lain, jenis tanaman yang berperakaran lebih dalam daripada yang lain sehingga lebih memungkinkan untuk menyerap air dan hara dari lapisan yang lebih dalam. Dalam waktu singkat kondisi lingkungan di sekitar tanaman akan berubah (ketersediaan hara semakin berkurang), sehingga akhirnya akan menimbulkan kompetisi antar tanaman (Hairiah, 2002). Oleh karena itu, dinamika ruang sistem agroforestri sangat ditentukan oleh karakteristik komponen penyusun dan sistem budidaya pohon (aspek silvikultur) yang saling mempengaruhi.

Proses saling mempengaruhi, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan, antara komponen penyusun sistem campuran ini (termasuk sistem agroforestri) sering disebut dengan interaksi (Hairiah, 2002). Penentuan komponen tersebut harus dapat menjawab kebutuhan jangka panjang (hasil hutan kayu) dan jangka pendek (pangan dan pakan). Penentuan tanaman kehutanan sebaiknya jenis yang memiliki tajuk kerucut (conic) dengan arsitektur pohon yang seimbang sehingga terjadi pembagian penggunaan cahaya (light capture sharing), sedangkan untuk tanaman pertanian sebaiknya jenis yang toleran terhadap naungan. Tanaman kehutanan dan pertanian berfungsi sebagai jaringan pengaman unsur hara (safety nutrient network) yang berfungsi melakukan efisiensi serapan hara dalam lingkungan tanah (Hairiah et al., 2000), untuk itu dipilih kayu sentang.

Kayu sentang (Azadirachta excelsa Jack) merupakan jenis pohon multiguna yang cepat tumbuh dan memiliki tajuk kerucut dengan arsitektur pohon yang seimbang, sehingga sentang potensial dikembangkan di agroforestri. Sentang merupakan jenis asli Semenanjung Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Filipina, dan Papua New Guinea. Tegakan sentang dapat dijumpai juga di Jawa Barat, yaitu  di  Kebun Percobaan Dramaga, Carita, Pasirhantap, dan Pasirawi. Kayu sentang sangat berguna untuk konstruksi ringan, mebel, panel dan vinir. Tunas muda dan bunganya dikonsumsi sebagai sayuran. Biasanya ditanam di sepanjang jalan, batas peternakan atau batas kebun karet. Seperti neem, bijinya mengandung azadirachtin, digunakan sebagai insektisida (Dephut, 2002). Jenis tanaman pertanian yang akan ditanam dengan sentang adalah sorgum.

Sorgum (Sorghum bicolor L) merupakan salah satu jenis tanaman musiman yang potensial untuk dikembangkan dalam agroforestri, dikarenakan geometri akarnya berfungsi sebagai jaringan penyelamat hara, yaitu sebaran akarnya yang dalam, distribusi akar lebar, dan kerapatan akar pada lapisan bawah tinggi. Selain itu, perakaran sorgum berfungsi sebagai inang mikroba bermanfaat dengan Vesicular-arbuscular mycorrhizal (V-AM). Cendawan V-AM akan berkembang di dalam tanah dan diharapkan akan menginokulasi akar sentang dengan sistem kontak akar (root contact system). V-AM sangat penting peranannya bagi tanaman, terutama pada tanah marginal (Mansur, 2010). Hal ini disebabkan V-AM efektif dalam meningkatkan penyerapan unsur hara, memperbaiki stabilitas/struktur tanah (Setiadi, 2000), meningkatkan daya tahan tanaman terhadap beberapa penyakit akar (Imas et al. 1989), mampu meningkatkan toleransi tanaman terhadap kekeringan juga faktor pengganggu lain, seperti salinitas tinggi, logam berat, dan ketidakseimbangan hara (Setiadi et al. 1992), serta berperan dalam pembentukan komunitas tanaman (Koide dan Mosee, 2004). Sorgum (Sorgum bicolor L), termasuk dalam tanaman serealia yang memiliki potensi penting dalam ketahanan pangan. Sorgum menempati urutan ke-5 di dunia setelah gandum, padi, jagung, barley, sedangkan sorgum menempati urutan ke-3 di USA. Dengan demikian, sorgum dapat digunakan sebagai bahan pangan alternatif selain beras, jagung, singkong dan sagu (Hoeman, 2009). Sorgum merupakan jenis rumput dengan fungsi ganda yaitu biji sebagai tanaman pangan maupun pakan, sedangkan daun dan batang dapat digunakan sebagai pakan (Soedarsono et al., 2004).

Makalah ini bertujuan untuk menyampaikan pengembangan agroforestri sentang (A. excelsa) dengan sorgum galur BATAN yaitu galur ZH-30 dan Numbu, dilihat dari produktifitas dan prediksi kapan sorgum sudah tidak dapat ditanam pada sistem agroforestri. Galur ZH-30 adalah jenis sorgum grain yang dimanfaatkan bijinya untuk pangan (Sihono, 2009). Galur ZH-30 memiliki potensi hasil mencapai 10 ton/ha (Sihono & Wijaya, 2010). Rerata tinggi jenis sorgum ini adalah 120 cm (Supriyanto et al., 2011a). Numbu merupakan jenis sorgum yang memiliki batang manis sehingga dapat diperas untuk diambil niranya sebagai bahan sirup, gula dan bioethanol (Supriyanto, 2011b). Kombinasi kedua jenis tersebut diharapkan akan memberikan produksi agroforestri yang tinggi karena terjadi hubungan biologis yang saling menguntungkan ditinjau dari pengaturan jarak tanam dan diperoleh informasi prediksi kapan sorgum sudah tidak dapat ditanam pada sistem agroforestri dengan sentang pada jarak tanam (A1) yaitu 2,5 m x 2,5 m dan (A2) yaitu 2,5 m  x 5 m 

Sorgum (Sorghum bicolor L.) sebagai sumber bahan pangan global yang dikonsumsi masyarakat dunia, memiliki luas tanam menempati urutan keempat setelah gandum, padi dan jagung. Selain pangan, sorgum dapat dimanfaatkan untuk pakan ternak, energi (bioetanol) dan sebagai bahan baku industri (cat, lem, bir dan sirup). Di Indonesia secara umum, budidaya dan pengembangan tanaman sorgum masih sangat terbatas, hal ini disebabkan karena kurangnya informasi tentang budidaya dan manfaat sorgum. Maka upaya yang dapat dilakukan adalah memberikan informasi dan menyebarluaskan kepada masyarakat tentang prospek sorgum. Upaya ini perlu banyak dukungan dan melibatkan dinas-dinas terkait seperti Dinas Pertanian, Perguruan Tinggi, Lembaga Litbang dan Perusahaan Swasta.
Sorgum merupakan tanaman biji-bijian (serealia) yang banyak dibudidayakan di daerah beriklim panas dan kering, berasal dari wilayah sekitar sungai Niger di Afrika. Domestikasi sorgum dari Etiophia ke Mesir dilaporkan telah terjadi sekitar 3000 tahun sebelum masehi. Sekarang sekitar 80% areal pertanaman sorgum berada di wilayah Afrika dan Asia, namun produsen dunia masih didominasi oleh Amerika Serikat, India, Nigeria, Cina, Mexico, Sudan dan Argentina.

Kisruh RKT

Apa kabar hutan Riau sepeninggal Kapolda Riau kontroversial Brigjen Sutjiptadi pada tahun 2007? Apakah bertambah baik atau justru semakin amburadul? Bagaimana manajemen kehutanan daerah itu setelah kisruh perang Sutjiptadi terhadap pembalakan liar yang justru berakhir antiklimaks dengan keluarnya surat perintah penghentian penyidikan oleh kepolisian sendiri?

Ternyata di akhir tahun 2009 ini, peredaran kayu alam Riau kembali merajalela. Departemen Kehutanan secara diam-diam telah mengeluarkan 30 rencana kerja tahunan (RKT) kepada perusahaan kayu di Riau untuk menebang sekitar 23 juta meter kubik kayu (kayu dari hutan tanaman maupun hutan alam).

Proses pengeluaran RKT itu paling banyak dilakukan menjelang pergantian Menteri Kehutanan MS Kaban kepada Zulkifli Hasan. Tidak tanggung-tanggung, dari 30 RKT itu, Dephut telah memberi izin membabat 12 juta meter kubik kayu dari hutan alam. Bila berkunjung ke Riau saat ini, setiap saat Anda pasti akan berpapasan dengan truk-truk raksasa pengangkut kayu alam. Kondisi ini persis seperti pada tahun 2003-2005, tatkala pembalakan liar tengah marak-maraknya.

Angka 23 juta meter kubik itu sungguh fantastis, karena kebutuhan kayu untuk memasok dua pabrik kertas raksasa PT Riau Andalan Pulp and Paper serta PT Indah Kiat Pulp and Paper hanya memerlukan bahan sekitar 16 juta meter kubik kayu. Bila pasokan itu dikurangi lagi sebanyak dua juta meter kubik untuk keperluan lain, berarti masih ada kelebihan sekitar lima juta meter kubik.

Kelebihan lima juta meter kubik itulah yang merisaukan Kepala Dinas Kehutanan Riau, Zulkifli Yusuf. Mengapa Dephut begitu gampang memberikan izin penebangan kayu alam, di saat mata dunia tengah mengarah ke Riau? Bukankah lembaga pemerhati lingkungan dunia Greenpeace begitu getol menyambangi Riau yang yang dikenal gemar merusak hutan gambutnya untuk dijadikan hutan industri?

Tentunya menjadi pertanyaan pula, mengapa Kepala Dinas Kehutanan Riau merisaukan kebijakan Menhut? Bukankah Dinas Kehutanan Riau terlibat dalam penerbitan RKT? Bukankah Kepala Dinas Kehutanan adalah pemegang mandat untuk menerbitkan RKT di daerahnya?

“Benar, Kepala Dinas Kehutanan memiliki wewenang menerbitkan RKT. Namun sejak terjadinya kasus besar pada tahun 2007, saya tidak pernah menerbitkan RKT untuk penebangan kayu pada hutan alam. Tindakan saya itu disebabkan masih ada persoalan hukum dalam perizinan hutan tanaman industri yang belum diselesaikan pemerintah pusat, khususnya Menteri Kehutanan,” kata Zulkifli.

Titik balik

Gonjang-ganjing industri kehutanan pada tahun 2007 di Riau memang menjadi titik balik dalam industri kehutanan nasional. Saking besarnya persoalan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sampai-sampai harus membentuk Tim Pemberantasan Pembalakan Liar yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan.

Kasus hukum yang melibatkan 14 perusahaan kayu di bawah grup PT RAPP dan PT IKPP akhirnya berakhir antiklimaks, setelah Kapolda Sutjiptadi digantikan oleh Hadiatmoko. Hadiatmoko kemudian mengeluarkan SP3 untuk kasus-kasus itu.

Namun, ada dua perintah Tim Presiden yang masih mengambang. Pertama, Menhut diminta untuk melakukan kajian ulang terhadap Undang-undang No 41/1999 tentang Kehutanan, terutama tentang ketentuan izin hutan tanaman industri. Pasalnya, izin yang ada selama ini, merupakan pangkal kekisruhan yang terjadi. Sutjiptadi kala itu beranggapan, ketentuan dari pasal-pasal perizinan yang dibuat Menhut justru yang banyak dilanggar, baik oleh pemegang mandat atau juga oleh departemen kehutanan sendiri.

Perintah kedua Tim Presiden meminta Menhut menata kembali ruang perizinan untuk HTI. Sekarang ini, puluhan lokasi HTI di Riau berada pada kawasan yang tidak sesuai peruntukannya. Bahkan tidak sedikit HTI yang tumpang tindih dengan kawasan konservasi, baik itu berupa suaka margasatwa sampai Taman Nasional.

Atas dasar pertimbangan itulah Zulkifli menolak menerbitkan RKT pada hutan alam di Riau. Namun, Dinas Kehutanan Riau tetap memproses permintaan RKT sepanjang prusahaan kayu melampirkan berkas-berkas yang lengkap. Bila berkas sudah dinyatakan lengkap, Dinas Kehutanan Riau lalu menyampaikan berkas itu kepada Menteri Kehutanan. Dibalik itu, Zulkifli kemudian menyampaikan surat keberatan untuk menerbitkan RKT sebelum ada pembenahan pada perizinan HTI. Surat Zulkili itu tertanggal 25 Februari 2009.

Ambil alih wewenang

Hanya berselang sembilan hari, pada 5 Maret 2009, MS Kaban langsung mengeluarkan surat keputusan baru No P.14/2009 yang mengambil alih wewenang Kepala Dinas Kehutanan, menerbitkan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada perusahaan HTI. Atas keputusan itu, Menhut dapat mengizinkan perusahaan HTI untuk menebang hutan alam bila Kepala Dinas provinsi tidak bersedia menandatangani RKT dimaksud.

SK P.14 bukanlah Kepmenhut yang murni baru, melainkan perubahan kecil atas Kepmenhut No P.62/2008 tentang Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan. Disebut perubahan kecil karena SK itu hanya menambah satu ayat pada pasal 16. Ayat tambahan itu menyatakan, bila Kepala Dinas Provinsi tidak menandatangani RKT, kewenangan menerbitkan RKT dapat diambil alih oleh Direktur Bina Pengembangan Hutan Tanaman, Departemen Kehutanan.

Penolakan Zulkifli tidak membuat gentar Menhut. Buktinya, setelah munculnya Kepmenhut P.14, Dephut sudah menandatangani 30 RKT untuk menebang 23 juta meter kubik kayu, yang 12 juta meter kubik diantaranya merupakan kayu hutan alam.

Mulai bulan Mei 2009, jeda tebang yang terjadi selama dua tahun akibat ketakutan pengusaha kayu berhadapan dengan Polda Riau, sudah berakhir. Pengusaha kayu tidak takut lagi, karena izin RKT sudah ada. Kayu alam, secara hukum, sah ditebang untuk dijadikan bahan baku kertas atau untuk keperluan lain.

Kriteria HTI juga sudah berubah drastis. Ketentuan Kepmenhut No 10.1/2000 yang menyatakan HTI hanya boleh diberikan pada lahan kosong, padang alang alang, semak belukar atau hutan dengan tegakan kayu yang berdiameter 10 cm tidak sampai lima meter kubik per hektar sudah tidak dipakai lagi.

Aturan barunya, PP No 6/2007 pada pasal 38 ayat (3), HTI boleh didirikan pada hutan produksi yang tidak produktif. Makna tidak produktif sangat luas dan tidak ada lagi unsur pembatasan seperti sebelumnya. Kalaupun nantinya ada persoalan lingkungan di balik pembabatan hutan kayu alam, agaknya itu hanya dipandang sebagai dampak sebuah rencana pembangunan ekonomi di bidang kehutanan.

Kewenangan absolut

Penolakan daerah (Riau) terhadap kebijakan pusat dalam bidang kehutanan sebenarnya bukan semata -mata karena persoalan hukum pembalakan liar yang masih diperdebatkan. Disengaja atau tidak, Zulkifli jelas mengkritik kewenangan pusat terhadap pengelolaan hutan di daerah yang terlalu besar. Pusat, nyaris dapat menentukan seluruh kebijakan dan wewenang dalam pengelolaan hutan yang terdapat di daerah.

Dari 59 wewenang yang ada dalam pengelolaan kehutanan, daerah hanya memiliki satu kewenangan final yakni memberikan izin industri dengan kapasitas lebih kecil dari 6.000 meter kubik kayu per tahun. Lebih dari kapasitas itu, izin sudah berpindah ke tangan Menhut.
Sebanyak 58 wewenang lainnya, daerah dapat dikatakan sebagai komponen pelengkap penderita.

Daerah misalnya, dibagikan porsi memberi rekomendasi atas izin yang akan dikeluarkan Menhut. Terakhir, satu-satunya wewenang daerah yakni izin Dinas Kehutanan untuk memberikan RKT, dapat diambil alih Menhut lagi. Kewenangan Menhut begitu absolut, sementara daerah diwajibkan untuk mengawasi kerusakan hutan.

Kewenangan Menhut dalam mengatur hutan Indonesia jelas tidak sesuai dengan semangat era otonomi daerah yang sudah berjalan sewindu ini . Otonomi dibidang kehutanan, ternyata sudah hilang dan berganti dengan pola orde baru yang sentralistis.

Definisi

Kritik tajam terhadap pemanfaatan hutan alam yang diatur oleh Menhut juga disampaikan oleh pakar lingkungan dan pengajar di Fakultas Kehutanan Universitas Gajahmada Sofyan P Warsito. Dalam diskusi yang diselenggarakan Universitas Islam Riau bersama Pekanbaru Pos yang bertajuk Problematika Hukum dan Pelaksanaan Kebijakan Usaha Kehutanan di Indonesia, Sofyan mengungkapkan, filosofi, kebijakan dan pelaksanaan pembangunan kehutanan di Indonesia banyak yang saling bertentangan dan tidak sejalan.

Dalam Undang-Undang No 41/1999 tentang Kehutanan, misalnya, hutan produksi didefinisikan memiliki fungsi utama memproduksi hasil hutan terutama kayu. Definisi itu adalah sebuah kesalahan besar alam pengelolaan kehutanan di Tanah Air. Dengan begitu, fungsi hutan sebagai komponen keseimbangan lingkungan atau komponen ekosistem menempati posisi sekunder.

Padahal, fungsi hutan yang utama, baik hutan produksi, hutan konservasi atau hutan lindung adalah sebagai komponen ekosistem. Pengabaian terhadap fungsi hutan sebagai komponen ekosistem atau penyangga kehidupan adalah yang menjadi penyebab kerusakan fungsi hutan selama ini.

Apabila komponen ekosistem diintegrasikan dalam UU Kehutanan, definisi hutan produksi semestinya adalah hutan dan kawasan hutan yang selain berfungsi sebagai komponen ekosistem juga apabila dikelola dengan baik mampu menghasilkan hutan kayu dengan lestari. “Dengan demikian, hutan produksi secara filosofis mendapat dua mandat sekaligus yakni berperan melindungi keseimbangan dan mampu menghasilkan produksi kayu secara lestari,” kata Sofjan.

Ia mengusulkan, dengan fungsi utama komponen ekosistem, di setiap pulau di negara ini harus ditetapkan kawasan hutan tetap berdasarkan perlindungan kawasan tangkapan air. Kawasan hutan tetap atau hutan negara ini tidak boleh berubah meskipun terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah.

Di lapangan, perbedaan pandangan antara Departemen Kehutanan dengan Dinas Kehutanan Riau kembali membuat benang kusut pengelolaan hutan Riau. Muncul pertanyaan, mungkinkah aparat kehutanan di daerah bersedia mengawasi hutan Riau dengan sungguh-sungguh apabila seluruh kewenangan sudah di ambil alih oleh Menhut dari Jakarta. Pusat memiliki wewenang mengatur pengelolaan hutan dimana saja, sementara daerah disuruh mengawasi dengan menggunakan dana yang harus diambil dari APBD setempat.

Tidak heran bila kondisi hutan Riau saat ini mulai bergerak kembali ke titik semula sebelum aksi heroik Sutjiptadi. Kepolisian Daerah Riau yang dipimpin oleh Brigjen Adjie Rustam Ramdja pun seakan kesulitan menempatkan posisi baru polisi ditengah kondisi baru pembalakan liar. Belum ada pengawasan terpadu dan terencana instansi kepolisian untuk mengawasi kerusakan hutan. Bahkan antara polisi dan Dinas Kehutanan bekerja tumpang tindih dan seakan berebut mangsa dalam melihat kayu tangkapan di lapangan.

Itulah potret kondisi kehutanan Riau (Indonesia) saat ini.

Diposting dari : Forest_GAM
Carut Marut di Belantara Riau? (1)
Aktivitas penebangan kayu di kawasan hutan Riau.

Rabu, 2 Desember 2009 | 16:04 WIB
Laporan wartawan Kompas Syahnan Rangkuti

Luas terumbu karang di Indonesia diperkirakan ada sekitar 50.000 km2, dan mempunyai keanekaragaman jenis yang tinggi. Di samping itu, seperti pada umumnya ekosistem terumbu karang di kawasan-kawasan lainnya, mempunyai produktifitas primer yang tinggi, sehingga produksi sekunder atau produksi perikanannya juga tinggi. Namun dibalik potensi tersebut, aktifitas manusia dalam rangka memanfaatkan potensi sumber daya alam di daerah pantai, baik secara lansung maupun tidak langsung sering merusakkan ekosistem terumbu karang. Sebagai akibatnya, seperti dilaporkan oleh P3O-LIPI, kondisi ekosistem terumbu karang di Indonesia sudah semakin mengkawatirkan. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana pemanfaatan sumberdaya terumbu karang di Indonesia, dan bagaimana pemerintah mensikapi tentang hal ini.

Selama ini pemanfaatan rumput laut di Indonesia masih terbatas terutama pada produk makanan. Belum ada upaya lebih lanjut untuk meningkatkan output budi daya rumput laut. Padahal jika ini dikelola dengan benar, ternyata banyak produk yang bisa dihasilkan dari salah satu hasil laut yang konon dapat dikembangkan di seluruh pesisir Indonesia ini. Salah satu hasil pengolahan rumput laut adalah kertas. Jika dikelola dengan skala besar, mampu meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Hal tersebut dikatakan Director Pegasus Interbational Churl H You didampingi Dirjen Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Prof. Dr. Martani Husaini di Denpasar, Selasa (30/10), usai pembukaan Seaweed International Business Forum and Exhibition di Hotel Inna Grand Bali Beach Sanur. Dikatakan Chur, proses pemanfaatan rumput laut menjadi kertas itu sebenarnya tidaklah terlalu sulit. Apalagi ditambah siklus hidupnya yang terbilang cepat, yakni 45 hari. Sangat jauh berbeda jika yang diolah menjadi kertas itu kayu. ”Proses pengolahan kayu menjadi kertas menggunakan banyak macam bahan kimia berbahaya.

Berbeda halnya dengan rumput laut yang tidak menggunakan bahan-bahan kimia itu tadi,” ujar Churl sembari menambahkan, proses pengolahan itu di antaranya boilling process dan bleaching dengan menggunakan kaporit. Dia berpendapat, jika kelak industri ini dapat dikembangkan secara massal, tidaklah mustahil pembabatan hutan dapat dikurangi. Terlebih lagi dengan maraknya kasus illegal logging saat ini. ”Ini sisi lain keuntungan yang dapat diraih dari pemanfaatan rumput laut. Hutan perlu waktu lama untuk pulih. Alternatif ini tentu memberikan solusi bagi pelestarian lingkungan hidup,” tambahnya. Potensial Prof. Martani menyebutkan saat ini pemerintah sedang mengupayakan untuk melakukan kerja sama dengan pihak asing terkait pemberdayaan hasil budi daya rumput laut. Salah satunya seperti yang dilakukan dengan Churl. ”Industri semacam ini sangat potensial dikembangkan. Jika ini dapat dikembangkan lagi sebagai mass industry, diharapkan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat pesisir yang tergolong miskin,” katanya, sambil menyebutkan di Bali akan dibicarakan mengenai kerja sama mengenai hal tersebut. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan saat membuka forum tersebut mengatakan pengembangan rumput laut di Indonesia sangatlah memungkinkan untuk dilakukan. Sebab tidak terlalu rumit dan membutuhkan banyak dana. ”Tinggal bagaimana sekarang pihak pemda dan swasta memberdayakan cluster area yang sudah ada. Ditambah lagi peningkatan end product rumput laut yang selama ini baru dimanfaatkan untuk dijadikan makanan. Belum mengarah ke hal lain yang lebih menguntungkan, ” ujarnya.

 

Air esensial bagi kehidupan, baik itu kehidupan manusia, flora dan fauna baik yang terlihat (makroorganisme) maupun yang tidak terlihat (mikroorganisme) sangat tergantung pada air. Sehingga, secara alamiah dapat dipahami bahwa tanpa air tidak ada kehidupan, karena berbagai fungsi air bagi kehidupan tidak tergantikan oleh benda lain.

Air merupakan faktor penting untuk memfungsikan secara tepat sebagian besar proses-proses tumbu-tumbuhan dan tanah. Air mempengaruhi baik itu secara langsung maupun tidak langsung pada hampir semua proses dalam tumbuhan, aktivitas metabolisme sel dan tumbu-tumbuhan berkaitan dengan kadar air (Kramer, 1969 dalam Pritchett, 1979). Untuk melangsungkan proses metabolic yang diperlukan tanaman, air memerankan berbagai fungsi di dalam tanah. Sebagai pelarut dan sebagai media transfer unsur hara, sumber hydrogen, pengaturan suhu tanah dan aerasi serta sebagai pengencer bahan beracun di dalam tanah (Pritchett, 1979).

Selanjutnya Pritchett (1979) menjelaskan bahwa tanah yang kaya akan mineral secara lengkap tanpa adanya air tidak akan produktif, sebaliknya tanah pasir yang miskin pun dapat mendukung produktivitas hutan secara layak jka disertai kadar air yang cukup. Oleh karena itu, pengetahuan tentang neraca air menjadi sangat penting dalam membangun hutan. Pengetahuan yang sangat terkait dengan kondisi neraca air adalah pengetahuan tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan siklus hidrologi.

Tulisna ini akan mengulas peranan hutan dalam pengaturan tata air. Pendekatan yang dilakukan adaah dengan melihat neraca air dan berbagai aspek terkaitnya di hutan alam dan hutan tanaman yang didahului dengan sedikit uraian tentang DAS dan siklus hidrologi.

DAERAH ALIRAN SUNGAI

Daerah aliran sungai (DAS), seperti dikemukakan Manan (1978), Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan (1981), dan Direktorat dan Rehabilitasi (1978) dalam Sumitro (1981), merupakan suatu kawasan yang dibatasi oleh pemisah topografis yang menampung, menyimpan, dan mengalirkan curah hujan yang jath diatasnya ke sungai utama yang bermuara ke danau atau lautan. Pemisah topografi adalah punggung bukit. Di bawah tanah juga terdapat pemisah bawah tanah yang berupa batuan. Berbagai istilah lain yang digunakan untuk DAS antara lain adalah watershed, drainage basin dan catchment.

Unsur-unsur utama di dalam suatu DAS adalah sumberdaya alam tanah, vegetasi (antara lain hutan) dan air serta manuasi penghuninya (Sumitro, 1981). Oleh karena itu, DAS selain merupakan wilayah tata air, DAS juga merupakan suatu ekosistem karena itu dalam suatu DAS terdapat berbagai unsur penyusun utama yang di satu pihak bertindak sebagai objek atau sasaran fisik alamiah, seperti sumberdaya alam tanah, vegetasi dan air. Sedangkan di lain pihak berperan sebagai objek atau pelaku pendayagunaan unsur-unsur tersebut, yaitu manusia. Antara unsur-unsur tersebut terjadi proses hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi.

SIKLUS HIDROLOGI

Hidrologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang air dalam segala bentuknya, baik di atas, di dalam, maupun pada permukaan tanah. Masalah yang dibahas meliputi distribusi, sirkulasi, sifat-sifat kimiawi dan sifat fisik serta reaksi dari alam lingkungan yang mati maupun yang hidup terhadap air (Manan, 1979). Sedangkan hidrologi hutan adalah cabang ilmu hidrologi yang mempelajari pengaruh hutan dan vegetasi semacamnya terhadap siklus air, termasuk di dalamnya adalah efeknya terhadap erosi, kualitas air, dan iklim mikro. Siklus hidrologi di bagian hulu sungai, terjadi baik di atas permukaan maupun di bawah permukaan tanah, di samping itu pergerakan air terjadi pada kondisi jenuh dan kondisi tak jenuh sehingga dengan demikian pergerakan air lebih banyak di pengaruhi oleh panjang dan kelas lereng.

Selama berlangsungnya siklus hidrologi, yaitu sepanjang air dari permukaan laut ke atmosfer kemudian ke permukaan tanah dan kembali lagi ke laut yang terus menerus bersikulasi, penguapan, presipitasi, dan pengaliran ke luar. Air menguap ke udara dari permukaan tanah dan laut, perubahan menjadi awan sesudah melalui beberapa proses dan kemudian jatuh menjadi hujan atau salju ke permukaan laut, sungai atau daratan. Sebelum tiba ke permukaan bumi, tidak semua bagian hujan yang jatuh ke permukaan bumi mencapai permukaan tanah. Sebagian akan tertahan oleh tumbuh-tumbuhan di mana sebagian akan menguap (intersepsi) dan sebagian lagi akan jatuh atau mengalir melalui dahan-dahan menuju ke permukaan tanah (troughfall dan steamflow).

Sebagian air hujan yang tiba kepermukaan tanah akan masuk ke dalam tanah (infiltrasi). Bagian lain yang merupakan kelebihan akan mengisi lekukan-lekukan permukaan tanah, kemudian mengalir ke daerah-daerah rendah, masuk ke sungai, dan akhirnya ke laut. Tidak semua butir air yang mengalir akan tiba di laut. Dalam perjalanannya ke laut sebagian akan menguap dan kembali ke udara. Sebagian air yang masuk ke dalam tanah sebelum menjadi air bawah tanah keluar kembali segera ke sungai sebagai aliran bawah permukaan (interflow), tetapi sebagian besar akan tersimpan sebagai air bawah tanah (groundwater) yang akan keluar sedikit demi sedikit dalam jangka waktu yang lama ke sungai sebagai aliran air bawah tanah (groundwater flow). Secara skematis siklus hidrologi dalam gambar 1.

Gambar 1. Bagan Alir Siklus Hidrologi (sumber Asdak, 1995)

 

NERACA AIR SUATU DAS

Volume dan gerakan air sudah menjadi sifatnya adalah lebih mudah untuk mengukur dan mengevaluasinya apabila dikaitkan dengan fase cair. Mulai dari lembah atau sub-DAS yang kecil dipegunungan hingga menjadi sebuah DAS raksasa seperti Batang Hari di Sumatera, Kapuas di Kalimantan, terjadi proses berdasarkan input dan output air, yang sekaligus juga input dan output tanah/ sediment yang di kandung air hujan maupun aliran sungai. Curah hujan yang jatuh dalam sebuah DAS, setelah diuapkan, sisanya akan mengalir ke sungai, biasa disebut hasil air (water yield). Neraca air sebuah DAS yang berhutan dapat digambarkan dengan persamaan matematika sebagai berikut (Hawlett dan Nutter, 1969 dalam Manan, 1978):

Pg = (T + Ic + If + Es + w) + Q + ΔS ± L+ U

 

 

Di mana :

Pg            = curah hujan kasar                                                            T             = transpirasi

Ic            = intersepsi tajuk                                                                 If             = intersepsi lantai hutan

Et            = evapotranspirasi total                                                     Q             = aliran sungai

ΔS           = perubahan kadar air tanah                                            U             = aliran sungai bawah tanah

Es + w    = evaporasi dari permukaan tanah dan air                    Rs           = aliran permukaan

± L          = kebocoran ke dalam dan keluar DAS                          Ri            = aliran bawah permukaan

Rg           = aliran air bumi (aliran dasar)

Apabila dianggap tidak ada kebocoran (L) dan aliran sungai bawah tanah (U), maka persamaan neraca air sebuah DAS dapat disederhanakan sebagai berikut (Manan, 1978 dan Ward 1975 dalam Bruijnzeel, 1982) :

Pg = Et + Q + ΔS

 

 

Aliran atau debit sungai, berdasarkan hasil berbagai penelitian (Hibber, 1967 dalam Manan, 1978, Pudjiharta dan Fauzi, 1981, Bruijnzeel, 1982, dan Mulyana, 2000), sangat dipengaruhi oleh berbagai tindakan manajemen hutan, seperti penebangan, penjarangan, pembesihan lantai hutan, dan reboisasi, karena akan langsung memanifulasi faktor evapotranspirasi total (Et).

NERACA AIR DI KAWSAN HUTAN DAN NON-HUTAN

Pada bagian ini akan diuraikan neraca air di hutan alam dan hutan tanaman serta pada lahan non hutan (pertanian) dengan menggunakan data sekunder hasil penelitian Bruijnzeel (1982) di Jawa Tengah, dan Mulyana (2000) di Jawa barat, serta beberapa pustaka lain yang terkait.

  1. A. Gambaran Lokasi Penelitian

A.1. Penelitian Bruijnzeel

Penelitian Bruijnzeel (1982) dilakukan di daerah hulu DAS Kali Mondoh, sejak November 1976 sampai Februari 1978. Daerah hulu sungai DAS Kali Mondoh terletak di Gunung Serayu Selatan, sebelah selatan kota Banjarnegara dan berdekatan dengan Watu Belah dengan ketinggian 508-714 mdpl. Petak contoh untuk melihat aspek hidrologi dilakukan pada kawasan tegakan hutan tanaman miring Agathis lorantiforia umur 40 tahun dengan tumbuhan bawah yang didominasi oleh Eufatorium sp dengan luasan sekitar 18,74 hektar.

A.2. Penelitian Mulyana

Mulyana (2000) melakukan penelitian sejak Juli 1997 sampai Juli 1998 di bagian hulu DAS Ciwulan dengan ketinggian 1.150-1.883 mdpl yang merupakan kawasan RPH Tenjowaringin, BKPH Singaparna, KPH Tasikmalaya, Perum Perhutani Unit III Jawa Barat. Pada lokasi penelitian, secara garis besar terdapat dua bentuk penutupan lahan, yaitu pertanian (sub-DAS Cikuwung) dan hutan (sub-DAS Cibangban) yang secara rinci disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Penyebaran penutupan lahan di hulu DAS Ciwulan, Jawa Barat (Sumber : Mulyana, 2000)

Jenis Penutupan Lahan Luas
Ha (%)
Sub DAS Cikuwung (Pertanian)
Tumpang sari tahun tanam 93/94 57,4 91,5
Tumpang sari tahun tanam 95/96 2,7 4,2
Tumpang sari tahun tanam 1963 2,6 4,2
Jumlah 63,7 100
Sub DAS Cibangban (Hutan)
Hutan alam 36,8 31,1
Hutan pinus tahun tanam 1963 17,6 14,8
Hutan pinus tahun tanam 1986 38 30,6
Hutan pinus tahun tanam 95/96 13,4 11,3
Hutan pinus tahun tanam 1997 14,5 12,2
Jumlah 118,3 100
  1. B. Neraca Air

Besarnya curah hujan, evapotrasnpirasi, debit dan kadar air tanah akan sangat mempengaruhi neraca air suatu DAS.

B.1. Penelitian Bruijnzeel

Hasil pengukuran dan perhitungan neraca air di DAS Kali Mondoh sejak 1 Desember 1976 sampai 1 Februari 1978 yang terdiri atas curah hujan (P), debit sungai (Q), perubahan kandungan air tanah/change in moil storage (ΔS), perubahan kandungan air bawah tanah/change in groundwater moisture storage (ΔG), evapotranspirasi aktual perhituangan (EaP), evaporasi daerah terbuka/open-water evaporation (Eo) secara lengkap disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Neraca Air di DAS kali Mondoh

Bulan P

 

(mm)

Q

 

(mm)

ΔS+ΔG

 

(mm)

EaP

 

(mm)

Eo

 

(mm)

Ea (0,8 Eo)

 

(mm)

Desember 1976 539,2 454,5 + 72 77,5 120,0 96,0
Januari 1977 460,3 364,6 -72 102,9 123,4 98,7
Februari 444,1 415,7 + 91,3 46,3 100,3 80,2
Maret 463,2 354,0 + 91,3 46,3 117,2 93,4
April 705,2 698,5 -75,5 82,2 117,3 93,8
Mei 146,3 183,5 -138,5 101,3 108,8 87,0
Juni 455,9 323,1 +123,4 9,4 99,6 79,7
Juli 12,9 109,4 -176,3 79,8 103,2 82,6
Agustus 2,5 27,3 -169,8 145,0 110,7 88,6
September 8,8 9,7 -103,3 102,4 116,4 93,1
Oktober 38,7 4,3 -70,9 105,3 135,2 105,3
November 303,6 10,4 +217,8 75,4 108,6 75,4
Desember 535,9 91,8 +173,5 271,8 103,5 82,8
Januari 1978 551,3 413,3 -12,3 150,3 107,9 86,3
Total 4667,9 3460,1 -9,2 1217 1572,1 1242,9

Sumber : Bruijnzeel (1982)

Berdasarkan data pada Tabel 2 di atas terlihat bahwa pada bulan Mei, Juli, Agustus, dan September 1977 debit sungai lebih besar dari curah hujan, sehingga debit air sebagian besar aliran air bawah tanah yang disimpan sebelumnya oleh hutan yang ada di atasnya. Fakta ini menunjukkan bahwa hutan berperan sebagai pengatur tata air, di mana sebagian besar curah hujan yang jatuh di atasnya akan disimpan sebagai air tanah dan akan dikeluarkan saat musim kemarau di samping dimanfaatkan sendiri oleh tumbuhan hutan dalam metabolismenya.

Demikian juga dengan hanya evapotranspirasi aktual pada bulan Juli sampai bulan September 1977 lebih besar dari curah hujan yang terjadi, sehingga evapotrasnpirasi tersebut sebagian besar berasal dari air tanah yang disimpannya. Fakta ini semakin menguatkan bahwa hutan berperan sebagai pengatur tata air. Namun demikian, berapa besar air yang bisa disimpan dan berapa laju aliran permukaan (run off) yang bisa dikurangi oleh hutan di atasnya belum bisa ditunjukkan oleh data di atas.

B.2. Penelitian Mulyana

Besarnya evapotranspirasi potensial (Eto) di lokasi penelitian oleh Mulyana (2000) diduga dengan menggunakan metode Trontwhaite (1957), sehingga diketahui evapotranspirasi potensial di lokasi penelitian adalah 1.400 mm/th, seperti disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Evapotranspirasi potensial di hulu DAS Ciwulan

Bulan Curah Hujan

 

(mm)

Eto

 

(mm)

Januari 321,6 115,4
Februari 342,6 72,4
Maret 604,7 121,1
April 439,6 135,8
Mei 270,7 130,8
Juni 212,1 104,8
Juli 206,8 121,0
Agustus 233,4 121,5
September 94,6 126,6
Oktober 299,6 116,9
November 498,1 110,9
Desember 171,3 122,6
Tahunan 3.695,1 1.400
Rata-rata (mm/bulan) 263,9 100,0

Sumber : Mulyana, 2000

Berdasarkan perbandingan antara evapotranspirasi potensial dengan curah hujan, ternyata di bulan September terjadi defisit air, seperti evapotranspirasi aktual lebih kecil dibandingkan dengan evapotranspirasi potensial. Berdasarkan hasil perhitungan Mulyana (2000), pada sub-DAS Cikuwung (pertanian) diketahui bahwa pada bulan ke-13 sampai bulan ke-22 terjadi pengurangan cadangan air tanah sebesar 1.864 mm. Selama 34 bulan pengamatan atau akibat tebangan menyebabkan terjadinya pengurangan cadangan air tanah rata-rata 53,2 mm/bulan atau setara dengan 638,4 mm/th di sub-DAS tersebut berkurang akibat menurunnya pasokan air ke dalam tanah. Data neraca air rata-rata selama 34 bulan pengamatan Mulyana (2000) disajikan pada Tabel 4.

Tabel 4. Neraca air rata-rata bulanan di hulu DAS Ciwulan (dalam mm/bulan)

Komponen Sub DAS

 

Cikuwung

(non hutan)

Sub DAS

 

Sibangban

(hutan)

Selisih
Curah hujan 269,1 269,1 0
Kelembaban tanah awal 434,4 434,4 0
Kelembaban tanah total 722,6 703,5 19,1
ET potensial 112,9 112,9 0
ET aktual 78,2 109,0 (30,8)
Kelembaban tersisa 644,4 594,5 49,9
Kelembaban akhir 446,7 448,9 (2,2)
Perubahan cadangan air tanah (53,2) (18,3) (34,9)
Debit sungai 197,7 145,7 52

Pengurangan pasokan air ke dalam tanah diimbangi dengan terjadinya kenaikan aliran permukaan di sub-DAS non hutan sebesar 52 mm/bulan atau setara dengan 624 mm/th, kenaikan ini akibat naiknya koefisien aliran (runoff coefficient) pada saat terjadi hujan sehingga potensial menimbulkan penurunan kualitas air dan erosi, sehingga dengan demikian tebangan hutan mengakibatkan terjadinya kenaikan aliran permukaan sebesar 624 mm/th, akan tetapi di sisi lain akibat tebangan hutan menyebabkan terjadinya penurunan pasokan air tanah sebesar 638,4 mm/th atau setar dengan 53,22 mm/bulan, padahal evapotranspirasi actual yang terjadi pada sub-DAS non hutan (78,2 mm/bulan) lebih kecil dibandingkan dengan sub-DAS hutan (109,0 mm/bulan). Fakta di atas membuktikan bahwa walaupun evapotranspirasi DAS non hutan kecil tetapi kumulatif air yang dapat disimpan oleh DAS berhutan jauh lebih banyak dibandingkan dengan DAS tidak berhutan, sehingga data ini membuktikan hutan sangat berperan dalam mengatur tata air.

Berdasarkan hasil perhitungan neraca air oleh Mulyana (2000) diketahui bahwa kebutuhan air untuk evapotranspirasi hutan Pinus merkusii di hulu DAS Ciwulan adalah setara dengan 109 mm/bulan atau setara dengan 1.308 mm/th atau 3,5 mm/hari. Sementara kebutuhan air untuk evapotranspirasi sub-DAS non hutan (pertanian) adalah sebesar 660 mm/th atau 1,8 mm/hari, sehingga akibat penanaman Pinus merkusii terjadi kenaikan konsumsi air sebesar 650 mm/th yang digunakan untuk evapotranspirasi. Sehingga dengan demikian, tegakan hutan Pinus merkusii mengkonsumsi air lebih banyak, akan tetapi tingkat konsumsi ini diimbangi dengan kemampuan menyerap air yang besar sehingga simpanan total air meningkat, dengan perbedaan  DAS non hutan dan DAS berhutan sebesar 34,99 mm/bulan.

Analisis perubahan penutupan lahan terhadap laju infiltrasi menunjukkan bahwa semakin tua umur tegakan hutan, semakin besar kemampuan hutan untuk meresapkan air ke dalam tanah, bahkan total air yang mampu dimasukkan ke dalam tanah pada tegakan Pinus merkusii berumur 34 tahun lebih dari dua kali lipat dibandingkan dengan tegakan umur 10 tahun. Hal ini membuktikan bahwa tegakan hutan sangat baik dalam meresapkan air ke dalam tanah. Kemampuan tanah menginfiltrasi curah hujan pada tegkan tua disebabkan karena pada tegakan Pinus merkusii tua banyak dijumpai tumbuhan bawah, seresah, dan kandungan bahan organik yang menutupi lantai hutan, sehingga dapat memperbaiki struktur tanah yang memungkinkan air hujan masuk ke dalam tanah (Mulyana, 2000). Hal ini serupa dengan hasil yang dijumpai oleh Pudjiharta dan Fauzi (1981) di mana aliran permukaan pada tegakan Pinus merkusii, Althingia excelsa, Maespsis eminii beserta tumbuhan bawah dan seresahnya hanya sekitar 0 – 0,04 m3.ha-1. bln-1 dan erosi tidak terjadi. Ketika tumbuhan bawah dan seresah dari tegakan yang sama dihilangkan, maka aliran permukaan meningkatkan mencapai 6,7 m3. ha-1. bln-1.

  1. C. Bagaimana Neraca Air di Hutan Alam ?

Hutan alam memiliki tajuk berlapis, serasah dan humus yang tebal, perakaran yang bervariasi dari dangkal sampai dalam. Hal tersebut yang antara lain yang membedakan hutan alam dengan hutan tanaman, di mana hutan tanaman umumnya ditanam secara monokultur dan seumur, maka tajuknya tidak berlapis (hanya satu lapis atau tidak ada stratum tajuk), kedalaman dan bentuk perakaran yang seragam, serta ketebalan seresah dan humus yang lebih tipis. Apabila praktek pembukaan lahan (land clearing) dalam pembangunan hutan tanaman di daerah tropis yang biasanya menggunakan metode tebang dan bakar (slash-and-burn), sehingga pada beberapa waktu di awal pembangunannya tidak memiliki seresah dan tumbuhan penutup lahan (cover crop).

Pembukaan lahan dengan slash-and-burn menyebabkan rusaknya sifat fisik dan kimia tanah yang diindikasikan oleh kerapatan limbak (bulk density) tanah tinggi (1,30 Mg m-3). Apabila jika dilakukan dengan mekanis stabilitas agregat tanah rendah (100), kapasitas tukar kation (KTK) rendah (11,5 cmol.kg-1) (Rachman et al., 1997). Kondisi ini menyebabkan peningkatan aliran permukaan dan erosi pada satu sisi, dan menurunkan infiltrasi air hujan ke dalam tanah pada sisi yang lain.

Berdasarkan karakter demikian, penulis berhipotesis bahwa hutan alam yang belum terganggu akan memiliki neraca air yang lebih baik dibandingkan dengna hutan tanaman, apalagi dari kawasan tidak berhutan. Hal ini sangat memungkinkan karena infiltrasi curah hujan ke dalam tanah akan meningkat karena struktur tanah yang semakin baik, karena perakarannya yang bervariasi mulai dangkal sampai dalam, tajuk berlapis yang akan sangat mengurangi daya hancur butiran hujan sehingga laju erosi akan dapat diminimalisir. Demikian juga halnya dengan keberadaan tumbuhan bawah dan serasah air. Oleh karena itu, kandungan air tanah pada hutan alam akan besar dan akan dikeluarkan secara perlahan-lahan pada musim kemarau.

Fakta yang sering kita jumpai adalah pada hutan alam yang masih bagus, fluktuasi debit sungai antara musim hujan dan musim kering sangat kecil, demikian juga dengan kualitas air yang dihasilkan adalah baik. Seperti yang penulis alami dan amati pada DAS Batanghari, misalnya, di mana sebelum hutan alam di hulu DAS tersebut dieksploitasi untuk diambil kyaunya, maka debit sungai antara musim hujan dan musim kering tidak berbeda nyata, demikian juga dengan kualitas air di dua musim tersebut hampir sama. Namun semenjak hutan di DAS tersebut dieksploitasi awal tahun 1980, maka ketika musim hujan akan diikuti oleh banjir besar dan pada musim kemarau debit sungai jauh berkurang. Demikian juga dengan kualitas air, di mana pada musim hujan, air sungai yang mengalir berwarna coklat kehitaman karena mengandung banyak partikel pasir, tanah, dan partikel lainnya.

Untuk mengetahui besaran secara kuantitatif perlu dilakukan pengujian, sehingga akan didapatkan data yang akurat dan diketahuinya secara baik berapa kemampuan hutan alam dalam mengatur tata air, termasuk neraca air.

PENUTUP

Penebangan hutan di DAS Ciwulan berdampak pada pengurangan air tanah rata-rata 53,2 mm.bln-1 dan kenaikan aliran permukaan sebesar 624 mm.th-1. Kemampuan meresapkan air pada DAS berhutan (tegakan Pinus merkusii) lebih besar dari DAS non-hutan (pertanian), yakni sebesar 34,9 mm.bln-1. Penghilangan tumbuhan bawah dan seresah di bawah tegakan P. merkusii, A. excelsa, dan M. eminii meningkatkan aliran permukaan mencapai 6,7 m3.ha-1.bln-1.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hutan berperan penting dalam pengaturan tata air. Neraca air suatu kawasan akan sangat dipengaruhi oleh berbagai tindakan manajemen hutan, seperti penebangan, penjarangan, pembersihan lantai hutan, dan penanaman. Oleh karena itu, keberadaan hutan dalam luasan yang cukup dan kondisi yang baik di suatu kawasan penting untuk dipertahankan, sehingga bencana kekeringan dan banjir dapat dihindari.

DAFTAR PUSTAKA

Asdak, C. 1995. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Bruijnzeel, L.A. 1982. Hydrologizal and Biogeochemical Aspests of Man-made Forests in South-Central Java, Indonesia. Nuffic Project ITC/GUA/VU.

Direktur Jenderal Pertanian Tanaman Pangan. 1981. Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dalam Hubungannya dengan Pengelolaan DAS secara Terpadu. Proceedings Lokakarya Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai, Jakarta, 26-27 Mei 1981. p 135-151.

Maman, S. 1976. Pengaruh Hutan dan Manajemen Daerah Aliran Sungai. Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Maman, S. 1978. Kaidah dan Pengertian Dasar Manajemen Daerah Aliran Sungai. Dalam Maman, S. 1998. Hutan Rimbawan dan Masyarakat. Penerbit IPB Press, Bogor.

Mulyana, N. 2000. Pengaruh Hutan Pinus (P. merkusii) terhadap Karakteristik Hidrologi di Sub Daerah Aliran Sungai Ciwulan Hulu KPH Tasikmalaya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat (Kajian menggunakan Model POWERSIM-PINUS Ver. 3. 1.). Tesis Program Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor.

Pritchett, W.L. 1979. Properties and Management of Forest Soils.

Pudjiharta, Ag. dan A. Fauzi. 1981. Beberapa indicator Fisik untuk Menentukan Kebijaksanaan Pendahuluan dalam Pengelolaan DAS. Proceedings Lokakarya Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai, Jakarta, 26-27 Mei 1981. p 383-389.

Rachman, A., H. Subagjo, S. Sukmana, Hariyogyoy, B. Kartiwa, A. Muyo dan U. Sutrisno. 1997. Soil and Agroclimatic Characterization for Determining Alternatives to Slash-and-Burn. In : Van Norrdwijk, M., T.P. Tomich, D.P. Garrrity, dan A.M. Fagi (Ed.). Alternatives to slash-and-burn research in Indonesia. Workshop proceedings, 6-9 June 1995, Bogor, Indonesia. ASB-Indonesia Report No. 6. ASB-Indonesia and ICRAF-S.E. Asia, Bogor, Indonesia. p 3-19.

Sumitro, A. 1981. Pengembangan Daerah Aliran Sungai. Prosiding Lokakarya Pengelolaan Terpadu Daerah Aliran Sungai, Jakarta, 26-27 Mei 1981. p 256-271.